SMARTBLOGGERSTIPS.com – Pemerintah Daerah (Pemprov) Riau mendapat penghargaan perusahaan baik atas peningkatan upaya integrasi aksi dari daerah ke desa oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) ).

Penghargaan tersebut diberikan karena Pemda Riau dinilai berhasil meningkatkan upaya integrasi ke pedesaan. “Terima kasih dan kami sangat berterima kasih atas anugerah yang telah diberikan kepada Provinsi Riau ini,” kata Wakil Sekda Provinsi Riau I Masrul Kasmy di ballroom Hotel Shangri La Pusat dari Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Perlu dicatat bahwa Pemerintah Daerah (Pemprov) Riau terus bergerak maju dalam mengatasi persoalan-persoalan yang menimbulkan gejolak di daerah. Kesepakatan ini juga membuahkan hasil, terbukti dengan penurunan angka stunting di setiap kabupaten di Riau.

Menurut data, angka stunting di Riau setiap tahunnya semakin menurun. Pada tahun 2013, angka putus sekolah di Riau sebesar 36,8%. Kemudian turun menjadi 27,4%, 23,95% pada 2019 dan 22,3% pada 2021. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Riau tahun 2024, laju penurunan Bumi Melayu mencapai 14% dengan penurunan 2,7% per tahun.

Sekjen BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto menjelaskan, masalah prostitusi merupakan salah satu tantangan pembangunan kependudukan di Indonesia. Resiliensi harus ditanggapi dengan serius karena merugikan jika tidak dikelola, baik dari segi kesehatan maupun dari segi produktivitas ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai strategi menghadapi human capital. Tingkat prostitusi di kalangan anak di bawah usia lima tahun telah meningkat dari 27,7% menjadi 24,4% pada tahun 2021.

Tavip mengatakan, “Situasi ini sebenarnya menggembirakan bagi kita semua, dan saya berharap penurunan pertumbuhan kesimpulan sejalan dengan semua tujuan dan harapan kita, terutama pada tahun 2024 sebesar 14%,” kata Tavip. Tavip juga mengimbau semua pihak untuk mengingat waktu yang tersisa guna mencapai target penurunan tingkat kelumpuhan menjadi 14% pada 2024.

Ia juga mengimbau koordinasi berbagai pihak di semua tingkat pemerintahan terus ditingkatkan guna mencegah upaya pengurangan biaya kelumpuhan. “Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan kerja sama penuh dengan mengundang berbagai pihak,” ujarnya.

Tavip mengatakan, partisipasi semua sektor, baik swasta, pendidikan, lembaga profesi, media, bisnis dan pembangunan di masyarakat sangat penting untuk proses pengurangan di daerah. “Seperti TNI/Polri, tokoh perempuan, dan organisasi perempuan yang juga sangat besar pengaruhnya terhadap peran media dan komunikasi informasi untuk mencegah kekerasan”, ajaknya.

Sekadar informasi, BKKBN berterima kasih kepada pemerintah daerah atas partisipasinya sebagai keynote speaker dalam rangkaian webinar dengan topik “Generasi Bebas Stunting” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tanoto Foundation. Sebagai informasi, penghargaan BKKBN diberikan atas visi yang ditunjukkan oleh pimpinan daerah dalam upaya mengurangi kemacetan dan pemanfaatan data sebagai alat media sosial untuk mengurangi kemacetan di daerah.

Bagian pertama yaitu bagian perusahaan yang baik adalah dari Pemda Riau, Kabupaten Deli Serdang, Kotaima dan Kabupaten Maluku Tenggara. Tipe kedua, yaitu keikutsertaan kepala daerah dan keikutsertaannya dalam dokumen perencanaan daerah (Dokrenda) dari Sulawesi Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sinjai.

Ketiga, bagian ketiga, manajemen data manajemen daya, diberikan kepada otoritas Pinrang dan Tulang Bawang. 

Masyarakat tidak mengetahui bahaya stunting

Health Care Center (HCC) menyatakan masyarakat mengetahui adanya penangguhan tersebut, namun tidak mengetahui risiko kesehatan dan dampak negatifnya ke depan.

“Meskipun pemerintah memimpin dalam mengelola masalah ini, pemahaman publik tentang masalah ini tampaknya tidak cukup,” kata peneliti senior dan presiden HCC Ray Wagiu, Basrowi mengatakan dalam konferensi pers untuk memahami masalah tersebut. Pembayaran yang dilakukan di Jakarta pada hari Selasa. . Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh HCC, ditemukan bahwa dampak dari upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan dalam pembayaran sudah mulai memberikan dampak. Hal ini terlihat dari 95 responden yang mengaku frustasi dan 98 persen percaya prostitusi terjadi di Indonesia.

Bahkan, 65% masyarakat percaya bahwa upah berkaitan erat dengan kehidupan keluarga. 54,5% berpendapat bahwa pemberian makanan dan minuman kepada anak-anaklah yang menyebabkan pencemaran nama baik, dan 52% lainnya mengatakan bahwa kekerasan terjadi karena keluarga tidak dapat membeli makanan yang bergizi. “Pemahaman masyarakat juga ditunjukkan dengan pemahaman masyarakat bahwa penyebab utama penghentian adalah pangan, kemiskinan dan pengetahuan terkait penghentian,” ujarnya.

Sayangnya, penelitian tersebut juga menemukan bahwa 62% masyarakat tidak percaya bahwa jenis pengasuhan anaklah yang bertanggung jawab. Ada juga empat arti fitnah yang salah. Masyarakat tidak percaya bahwa anak-anak lebih kecil kemungkinannya untuk gagap pada kehamilan yang kurang gizi dan bahwa bayi prematur lebih mungkin untuk gagap. Kedua, responden tidak percaya bahwa pencemaran nama baik menghambat perkembangan otak atau intelektual anak, dan pembayaran dianggap tidak ada hubungannya dengan pola asuh.

Di antara enam indikator upah yang buruk, Ray setuju bahwa penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar responden tidak percaya bahwa malnutrisi adalah penyebab kegagalan, dan kegagalan itu tidak terkait dengan kurangnya kemampuan untuk membeli makanan, dan berhenti bukanlah sebuah kesehatan yang baik. situasi, dan pembayaran tidak terpengaruh oleh situasi keluarga. Bahkan ketika dilakukan analisis lebih lanjut tentang korelasi antara makna kesimpulan dan pemahaman, keenam indikator tersebut keliru terkait dengan kendala pemahaman responden.

Sekitar 22 responden tidak percaya bahwa pencemaran nama baik merupakan ancaman kesehatan, 10% responden tidak percaya bahwa dampak pencemaran nama baik akan berdampak buruk bagi anak dan masyarakat, lebih dari 40% responden menganggap ancaman COVID-19 19 besar . lebih buruk dari stunting. “Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan cara masyarakat menerima informasi dan edukasi tentang epilepsi kurang baik,” ujarnya.

Itu sebabnya. Ray menyarankan agar pemerintah mulai menggunakan kata-kata sederhana untuk memperkuat sistem pendidikan dan sebisa mungkin dengan menggunakan model-model seperti protokol pendidikan di masa wabah menggunakan kekuatan media sosial.

“Kami telah membuat rekomendasi yang dapat membuat masyarakat lebih memahami tentang pembayaran. Diantaranya, harus ada reminder tentang konsep komunikasi kesimpulan yang dilandasi kuatnya rasa membayar kaki dan bagaimana mencegah terjadinya pijakan yang sebenarnya sejak awal,” ujarnya.

Sebagai informasi, HCC melakukan survei selama periode September hingga November 2022 menggunakan Health Belief System (HBM), pengumpulan data lintas seksi dan interaktif serta survei kuesioner online berbatas waktu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis kelompok serta observasi cross-sectional terhadap subjek. Sebanyak 1.676 responden setuju untuk mengikuti survei dan berasal dari 31 daerah.